Lensakata.co, SAMARINDA – Upacara bendera Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia yang digelar DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur di halaman Sekretariat DPD, Minggu (17/8/2025), berlangsung khidmat.
Namun di balik barisan tegak para kader dan simpatisan, ada pesan politik yang lebih dalam dari Ananda Emira Moeis, Sekretaris DPD PDIP Kaltim sekaligus Wakil Ketua DPRD Kaltim. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan tak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus hidup dalam kerja nyata memperjuangkan suara rakyat.
“17 Agustus bukan sekadar perayaan lahirnya bangsa. Momentum ini harus kita gunakan untuk melantangkan suara rakyat, dan memastikan suara itu dibumikan dalam kebijakan,” tegas Ananda.
Ananda menekankan bahwa kemerdekaan sejati baru akan terwujud apabila pemerintah dan partai politik hadir sebagai solusi atas keluhan rakyat.
“Merdeka bukan sekadar kata merdeka. Tugas wakil rakyat adalah mendengar keluhan rakyat, mencarikan jalan keluarnya, dan memastikan solusi itu memberi manfaat. Itu makna kemerdekaan yang sesungguhnya,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berani bersuara, dan menuntut pemerintah bekerja dengan sungguh-sungguh.
“Rakyat jangan diam. Pemerintah harus bekerja dengan semangat kuat demi kemajuan bangsa,” serunya.
Dalam sambutannya, Ananda mengutip pesan politik dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang selalu mengingatkan kader banteng untuk tidak jauh dari rakyat.
“Ibu Ketum selalu menekankan: turun, dekat, dengarkan. Karena hanya dengan berada di tengah rakyat, kita tahu permasalahan mereka dan bisa menghadirkan kebijakan yang tepat,” jelas Ananda.
Ananda menutup pesannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara kader PDIP di legislatif dan eksekutif.
“Kita berusaha maksimal. Kader di DPRD maupun di pemerintahan harus bekerja bersama demi kesejahteraan masyarakat. Dari Kaltim untuk Indonesia Raya,” tutupnya.
Upacara HUT RI ke-80 yang digelar PDIP Kaltim ini menjadi cermin: merdeka tidak lagi cukup diartikan dengan mengibarkan bendera. Ia harus dihidupkan dengan mendengar rakyat kecil, mencatat keluhannya, dan mencari jalan keluarnya. Pertanyaannya: apakah partai dan pemerintah benar-benar siap membumikan suara rakyat, atau masih terjebak dalam seremoni kosong?
(Redaksi)
