Lensakata.co, TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, mengingatkan agar visi-misi “Kukar Idaman Terbaik” tidak berhenti sebatas slogan. Menurutnya, konsep pembangunan yang sudah dirumuskan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk program nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah Kukar.
“Visi-misi itu sangat baik, tapi harus dibuktikan. Jangan cuma jadi tulisan di atas kertas. Intinya kerja dan kerja, dengan semangat gotong royong,” tegas Yani, Kamis (7/8/2025) di Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD Kukar.
Ia menekankan peran DPRD sebagai pengawas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap rupiah, kata Yani, wajib tepat sasaran dan membawa dampak pada kesejahteraan rakyat.
“Kami berkewajiban memastikan pembangunan, baik di desa, kecamatan, maupun kabupaten, benar-benar bermanfaat. Dana rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan dan fasilitas,” ujarnya.
Soroti Ketimpangan Pembangunan
Yani mengaku masih melihat adanya ketimpangan antarwilayah, terutama di desa dan kecamatan yang belum merasakan pemerataan pembangunan. Ia menuntut prinsip keadilan dijadikan acuan dalam pembagian anggaran.
“Tidak boleh ada wilayah yang dianaktirikan. Infrastruktur jalan, rumah sakit, sekolah, semuanya harus merata,” tandasnya.
Diversifikasi PAD dan Peran Strategis BUMD
Politisi senior PDI Perjuangan ini juga menilai Kukar terlalu bergantung pada sektor ekstraktif seperti tambang dan migas. Ia mendorong pencarian sumber pendapatan lain yang lebih berkelanjutan, termasuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita harus dukung BUMD agar benar-benar berbisnis dan memberi kontribusi PAD. Jangan sampai dibiayai APBD tapi tidak ada hasilnya,” kritiknya.
Sebagai langkah konkret, Yani mengusulkan BUMD ikut serta menjadi kontraktor pelaksana proyek-proyek infrastruktur yang selama ini dimonopoli pihak swasta.
“Kalau kontraktor swasta bisa untung, BUMD juga harus bisa. Kita bentuk dan kuatkan BUMD yang bisa ikut tender proyek APBD, supaya keuntungan kembali ke daerah,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Yani menegaskan bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun legislatif, harus membuka ruang bagi BUMD untuk bersaing sehat dan berkontribusi langsung terhadap pembangunan Kukar.
“Ke depan ini harus dijalankan. BUMD yang diberi peran penuh akan mempercepat pemerataan dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar,” pungkasnya.
(Redaksi)
