Lensakata.co, BALIKPAPAN – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika politik nasional pasca Pemilu 2024. Hal tersebut ia sampaikan dalam agenda Konferda dan Konfercab DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur yang digelar di Novotel Balikpapan, Senin (8/12/2025).
Hasto menjelaskan, evaluasi kinerja struktural partai telah dilakukan di tingkat DPP. Namun demikian, PDI Perjuangan juga mencermati secara serius aspek kultural dan peluang politik ke depan, terutama dengan belajar dari berbagai tantangan demokrasi yang muncul dalam pemilu terakhir.
“Evaluasi kinerja sudah dilakukan di DPP. Tetapi kami juga melihat opportunity-nya. Pemilu kemarin terjadi anomali ada pengerahan dana sosial yang luar biasa, penggunaan aparatur negara sehingga pemilu tidak lagi berjalan secara demokratis,” ujar Hasto.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak larut dalam situasi tersebut dan memilih untuk melangkah ke depan dengan sikap reflektif.
“Kami sudah move on. Tetapi yang lebih penting, kami belajar. Ketika tantangan itu nanti terulang, bagaimana menjawab ambisi kekuasaan yang berlebihan. Itu pelajaran politik yang sangat penting,” katanya.
Menanggapi wacana pelibatan pemerintah dalam sistem pemilihan kepala daerah dan DPR, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan memandangnya sebagai isu strategis yang harus dikaji secara mendalam dan konstitusional.
“Tentu itu kami kaji. Pemerintah melihat banyak aspek, termasuk persoalan korupsi. Tetapi ada juga pandangan bahwa pemilihan langsung justru sesuai dengan konstitusi dan memperkuat legitimasi kepemimpinan kepala daerah,” jelasnya.
Menurut Hasto, yang paling utama adalah menentukan sistem demokrasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri.
“Yang terpenting, bagaimana menghasilkan pemimpin yang berproses dari bawah, memiliki kualitas kepemimpinan, dan mampu mengubah daerahnya baik dari aspek tata ruang, penciptaan lapangan kerja, hingga kedaulatan pangan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, seluruh persoalan tersebut akan menjadi agenda pembahasan strategis dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, dengan melibatkan aspirasi daerah sebagai pijakan utama.
“Kami mendengarkan dari daerah, dari kepala-kepala daerah. Apa sisi negatif dan sisi positif pemilu langsung, semua akan kami lihat. Demokrasi itu kesepakatan. Semua sistem punya plus dan minus,” ujarnya.
Hasto juga menjelaskan bahwa demokrasi ala PDI Perjuangan dibangun di atas prinsip meritokrasi dan rekam jejak, bukan semata popularitas.
“Kami dulu mengembangkan demokrasi berbasis merit sistem. Ketika menetapkan seseorang, kami lihat rekam jejaknya, kepemimpinannya, dan kemampuannya melakukan perubahan dalam organisasi. Target kami jelas, memperkuat kualitas kader sekaligus meningkatkan perolehan kursi pada pemilu-pemilu mendatang,” pungkas Hasto.
Konferda dan Konfercab DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur ini menjadi momentum konsolidasi penting bagi partai banteng moncong putih untuk meneguhkan arah perjuangan, memperbaiki kualitas demokrasi internal, serta menyiapkan kepemimpinan daerah yang berpihak pada rakyat dan berorientasi pada perubahan berkelanjutan.
(Redaksi)
