Lensakata.co, SAMARINDA – Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Timur (FORKOP Kaltim) kembali angkat suara terkait polemik operasional PT PTB di wilayah perairan Kaltim. Organisasi ini berencana menggelar aksi lanjutan pada Senin, 30 Juni 2025 di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar Pemprov Kaltim segera memberikan kejelasan soal legalitas dan koordinasi terkait penetapan wilayah konsesi ship to ship (STS) yang saat ini dijalankan PT PTB.
Edi Susanto, Koordinator FORKOP, menyebut pihaknya geram karena belum ada langkah nyata dari pemerintah provinsi.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Masalah legalitas PTB bukan hal kecil. Ini menyangkut kedaulatan ekonomi daerah,” kata Edi dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).
Ia menilai, aktivitas PT PTB di STS Muara Berau dan Muara Jawa menghasilkan perputaran uang yang sangat besar. Namun, kontribusi untuk daerah dinilainya minim.
“Selama ini tidak ada manfaat langsung yang dirasakan rakyat Kaltim. Bahkan kami menduga PTB tak pernah berkoordinasi dengan Pemprov. Padahal ini wilayah kita,” tegas Edi.
FORKOP juga menyuarakan lima tuntutan utama dalam aksinya, antara lain:
- Mendesak Pemprov Kaltim bersikap tegas terhadap dugaan aktivitas ilegal PTB.
- Menuntut pengambilalihan operasional STS oleh BUMD atau Perusda.
- Meminta penutupan dan investigasi atas kerugian negara yang diduga mencapai Rp5,04 triliun.
- Menghentikan seluruh aktivitas PTB di perairan Kaltim.
- Mendorong keadilan sosial bagi rakyat Kaltim dan Indonesia secara luas.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, sempat menggelar rapat bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP) di Kaltim, sehari setelah aksi demonstrasi pertama digelar.
Dalam rapat itu, Rudy menyebut pentingnya memaksimalkan sektor maritim untuk mendorong pembangunan daerah.
“Sudah waktunya BUMD terlibat langsung dalam kegiatan strategis seperti ship to ship dan logistik offshore,” kata Rudy saat pertemuan tersebut.
Namun FORKOP tak langsung percaya. Edi menyebut pertemuan itu berpotensi hanya jadi strategi meredam aksi.
“Kami tidak ingin terjebak gimmick. Bisa saja itu cuma upaya menenangkan publik tanpa ada tindakan nyata. Kami ingin Pemprov kongkret, bukan hanya rapat-rapat,” ujarnya.
FORKOP bahkan menegaskan siap melanjutkan tekanan ke tingkat pusat.
“Kalau tidak ada kejelasan dari Pemprov, kami siap kirim massa ke Kemenhub. Ini sudah bukan soal lokal, ini soal kedaulatan dan keadilan,” tutup Edi.
(Redaksi)
