Lensakata.co, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Program Gratispol Gubernur dan Wakil Gubernur (Kaltim), Rudy Mas’ud–Seno Aji masih terus dimatangkan.
Dilihat dari persiapan regulasi hingga pendanaan masih proses pembahasan yang melibatkan seluruh pihak termasuk legislatif.
Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis mengakui program gratis pol masih akan terus dibahas agar kemudian kedepan dapat di implementasikan ke masyarakat secara luas.
Dirinya memberikan catatan khusus bahwa kesuksesan Gratispol di bidang pendidikan perguruan tinggi “gratis” di Kaltim perlu didukung dengan relegulasi yang kuat.
Selain itu skema pembiayaan jangka panjang harus terencana dengan baik.
“Regulasi pergub saat ini sedang proses asistensi ke Kemendagri. Dari sisi anggaran, untuk tahun 2025, kami sudah ajukan Rp185 miliar dalam APBD Perubahan,” ujarnya, Sabtu (14/6/2025)
Politisi PDI Perjuangan kaltim itu menyarankan, adanya kebutuhan pendanaan program Gratispol akan meningkat apabila jumlah mahasiswa bertambah di mana jumlah tersebut mampu tercover dalam program tersebut.
Pemerintah Provinsi Kaltim mengalokasikan kebutuhan Rp1,5 triliun dana yang dibutuhkan hingga tahun 2030.
“Di 2025 anggran akan difokuskan bagi mahasiswa baru. Tapi untuk 2026 nanti skemanya akan mencakup seluruh mahasiswa penerima, sehingga kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp1,3 triliun. Target akhir totalnya bisa mencapai Rp1,5 triliun,” jelasnya.
Ananda juga menyoroti kemampuan fiskal daerah untuk pembiayaan program, mengingat seluruh anggaran berasal dari APBD.
Oleh karenanya, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan.
Ananda juga mengigatkan adanya nomenklatur yang di atur memberikan kewenangan antara pusat dan daerah, adanya tersebut, memberikan kewenangan bagi pendidikan tinggi tidak berada pada pemerintah provinsi.
“Karena itu, koordinasi pusat dan daerah sangat penting. Kita dukung program ini, tapi regulasi harus diperjelas agar pelaksanaannya aman secara hukum,” sebutnya.
Namun dirinya meyakini kemungkinan adanya untuk dilakukan penyesuaian anggaran ke depan.
“Pergeseran belum kita bahas secara spesifik. Tapi memang di 2025 ini ada efisiensi, sehingga bisa dilakukan penyesuaian,” tandasnya.
(Redaksi)
