Lensakata.co, Samarinda – Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang disinyalir masih mengakar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali disorot. Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) mengangkat sejumlah dugaan serius yang patut menjadi perhatian publik dan penegak hukum.
Koordinator Lapangan AMAK Kaltim, Faisal Hidayat, menjelaskan bahwa mereka menyoroti sejumlah indikasi kuat praktik penyimpangan, mulai dari dugaan manipulasi pajak yang melibatkan perusahaan tambang, hingga aroma korupsi pada proyek renovasi gedung DPRD Kaltim.
“Kami menemukan dugaan kuat penggelapan pajak oleh PT Barokah Karya Energy (BKE), yang selama ini terkesan kebal dan dekat dengan elite kekuasaan. Ini bukan isu main-main. Rakyat berhak tahu dan penegak hukum harus segera turun tangan,” tegas Faisal, Rabu (23/7/2025).
Tak hanya itu, AMAK Kaltim juga menyinggung soal indikasi nepotisme dalam proses seleksi sejumlah direktur di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim.
“Kami menolak tata kelola pemerintahan yang dibangun atas dasar kedekatan dan hubungan keluarga. Kalau semua jabatan strategis diisi berdasarkan koneksi, lalu di mana letak transparansi dan akuntabilitas?” kritik Faisal.
Ia juga menyinggung soal adanya sosok yang disebut sebagai “penguasa bayangan” dengan inisial H, yang diduga ikut mengatur kebijakan di balik layar pemerintahan.
“Ini jelas menciderai demokrasi. Tidak bisa ada figur tak resmi yang justru lebih berkuasa dari pejabat terpilih. Kalimantan Timur bukan milik kelompok tertentu, tapi milik seluruh rakyat,” ujarnya.
Terkait renovasi gedung DPRD Kaltim, Faisal menyebut banyak kejanggalan yang harus diungkap, terutama terkait pembagian fasilitas antar ruangan anggota dewan yang dinilai timpang.
“Ada ruangan yang dibikin mewah, sementara yang lain seadanya. Uang rakyat kok dipakai dengan cara seperti ini? Kami minta Kejati Kaltim segera periksa kontraktor dan telusuri sumber anggarannya,” ujarnya.
AMAK Kaltim pun menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar aksi damai besar-besaran pada Jumat, 25 Juli 2025. Aksi akan dilakukan di dua titik strategis: Kantor Gubernur Kaltim dan Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim, dengan estimasi 100 massa aksi yang akan turun menyuarakan keresahan publik.
“Aksi ini bentuk ikhtiar kami agar Kaltim bersih dari praktik KKN. Jangan biarkan Kaltim dikuasai oleh bayang-bayang kekuasaan yang tak tersentuh,” tutup Faisal.
(Redaksi)
