Lensakata.co, KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, menggelar reses pada 5–6 Agustus 2025 di tiga desa penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN): Desa Batuah, Desa Bakungan, dan Desa Purwajaya.
Berbagai persoalan mencuat, mulai dari status lahan, fasilitas pendidikan yang rusak, hingga persoalan akses jalan dan dampak bekas tambang.
Ahmad Yani menilai, pembangunan di Desa Batuah terhambat akibat status lahan yang sebagian masuk kawasan hutan.
“Kalau sudah ada pemukiman, dusun, RT, dan warga menetap, seharusnya difasilitasi pembangunan. Tapi ini terhalang aturan kawasan hutan. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian LHK, harus beri solusi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti SD 018 Batuah yang kondisinya rusak berat. Atap runtuh, WC tidak berfungsi, dan halaman sekolah tak terurus.
“Ini tempat mencetak generasi, tapi kondisinya jauh dari layak,” ujarnya.
Di Purwajaya, Ahmad Yani menyoroti Jalan Pelita sepanjang 3 kilometer yang belum tuntas dikerjakan. Jalan ini menghubungkan Purwajaya dan Loa Duri Ilir.
“Statusnya jalan kabupaten, tapi tak kunjung selesai. Warga berharap ini dipercepat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahaya lubang bekas tambang yang tak direklamasi, memicu banjir dan longsor saat hujan deras.
“Bekas tambang yang dibiarkan bisa jadi bencana. Harus segera ditangani,” tegasnya.
Warga Bakungan mengeluhkan minimnya dukungan pembentukan kelompok usaha di bidang pertanian, UMKM, dan perikanan.
“Tanpa kelompok usaha, bantuan sulit masuk. Potensi ekonomi desa ini besar, tapi belum dimaksimalkan,” kata Ahmad Yani.
Ia juga menyoroti rekrutmen tenaga kerja perusahaan lokal yang dinilai tak berpihak kepada warga setempat.
“Banyak pekerja didatangkan dari luar. Ini jadi pertanyaan bagi kita semua,” tutupnya.
(Redaksi)
