Lensakata.co, SAMARINDA — Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (MPM FISIP UNMUL) menggelar aksi pencerdasan publik di depan Gerbang Universitas Mulawarman, Senin (19/1/2026). Aksi tersebut merespons wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dikembalikan melalui mekanisme pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam aksi bertajuk “Lindungi Kedaulatan Rakyat” itu, mahasiswa menyampaikan pandangan kritis bahwa penghapusan Pilkada langsung berpotensi melemahkan prinsip demokrasi dan mengurangi hak politik warga negara dalam menentukan pemimpin daerahnya.
MPM FISIP UNMUL menilai demokrasi tidak semestinya direduksi menjadi sekadar persoalan efisiensi anggaran atau stabilitas politik jangka pendek. Menurut mereka, Pilkada langsung merupakan instrumen penting untuk memastikan partisipasi publik dan akuntabilitas kekuasaan di tingkat daerah.
Dalam sejumlah orasi, mahasiswa menyoroti risiko meningkatnya politik transaksional apabila pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada DPRD. Mekanisme tersebut dinilai dapat mempersempit ruang kontrol publik serta memperkuat dominasi elite politik dan partai.
Presiden BEM FISIP UNMUL, Rossa Tri Rahmawati, menyampaikan bahwa wacana Pilkada tidak langsung perlu dikaji secara mendalam dengan melibatkan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa perubahan sistem pemilihan kepala daerah tidak boleh mengabaikan hak dasar rakyat dalam demokrasi.
“Pilkada bukan hanya soal teknis penyelenggaraan. Di dalamnya ada hak politik warga yang harus dijaga. Ketika hak memilih pemimpin dicabut dari rakyat, maka legitimasi kekuasaan di tingkat daerah juga patut dipertanyakan,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Erlangga, mengatakan bahwa kegiatan pencerdasan publik ini bertujuan mendorong masyarakat agar lebih kritis terhadap arah kebijakan demokrasi lokal. Ia menilai, jika ruang partisipasi publik semakin dipersempit, maka jarak antara rakyat dan pengambil kebijakan akan semakin lebar.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa perubahan sistem Pilkada memiliki dampak langsung terhadap kualitas demokrasi daerah. Tanpa keterlibatan rakyat, potensi konflik kepentingan dan praktik transaksional justru semakin besar,” katanya.
Dalam aksi tersebut, MPM FISIP UNMUL juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya :
- Menolak keras pemindahan kewenangan pemilihan kepala daerah dari rakyat kepada DPRD.
- Menuntut pembenahan praktik kampanye dan pendanaan politik dalam Pilkada langsung, bukan penghapusan sistem pemilihan langsung oleh rakyat.
- Menolak penguatan peran oligarki partai politik dalam penentuan kepala daerah.
- Menuntut pelibatan publik secara masif dalam setiap perubahan regulasi politik.
MPM FISIP UNMUL menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu demokrasi dan hak politik warga. Mereka berharap setiap kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan publik.
(Redaksi)
