Lensakata.co, SAMARINDA — Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mencuat dan menjadi perdebatan publik nasional. Menyikapi hal tersebut, PDI Perjuangan menyatakan sikap tegas: menolak usulan Pilkada tidak langsung dan tetap menginginkan Pilkada dipilih langsung oleh rakyat.
Sikap itu disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan keputusan resmi partai yang juga telah menjadi bagian dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan tahun 2026.
“Ini keputusan resmi partai. Dengan ramainya wacana Pilkada melalui DPRD atau pemilihan tidak langsung, PDI Perjuangan secara tegas menolak sistem tersebut. Kita tetap menginginkan Pilkada terbuka dan dipilih oleh rakyat,” tegas Ananda.
Ia menilai, mengembalikan Pilkada ke mekanisme pemilihan DPRD justru berpotensi melukai semangat reformasi 1998 dan mengurangi ruang demokrasi rakyat.
“Kita tidak ingin melukai semangat reformasi. Demokrasi rakyat jangan diganggu. Rakyatlah yang paling tahu daerahnya, tahu siapa yang pantas memimpin dan membawa pembangunan. Itu hak demokrasi sekaligus hak konstitusional rakyat,” ujarnya.
Terkait alasan biaya Pilkada langsung yang dinilai tinggi dan rawan praktik politik uang, Ananda menilai persoalan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memundurkan sistem demokrasi. Ia menekankan pentingnya penguatan pendidikan politik dan penegakan hukum pemilu.
“Kalau bicara biaya, mestinya yang dipikirkan bagaimana pemilu tetap Luber dan Jurdil. Pendidikan politik masyarakat harus diperkuat, kesadaran politik dibangun, dan penegakan hukum dimaksimalkan. Kita punya Bawaslu, itu harus benar-benar bekerja maksimal,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan biaya terjadi di berbagai proses demokrasi, termasuk pemilihan kepala desa. Namun hal tersebut tetap tidak boleh menjadi alasan untuk menarik hak rakyat dalam menentukan pemimpin secara langsung.
“Jangankan Pilkada, Pilkades saja butuh biaya besar. Jadi persoalannya bukan sistem langsungnya yang salah, tapi bagaimana kesadaran politik dan penegakan hukum harus diperkuat,” tambahnya.
Ananda menegaskan, PDI Perjuangan akan konsisten berdiri menjaga amanat reformasi dan memastikan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.
(Redaksi)
