Lensakata.co, SAMARINDA – Suasana politik dan hukum di Kalimantan Timur kembali memanas. Kali ini, ketegangan terjadi antara Yulianus Henock, anggota DPD RI asal Kaltim, dengan Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar), AKBP Dody Surya Putra, S.I.K., S.H., M.H.
Pemicu persoalan berawal dari konflik agraria di Jahab, yang melibatkan masyarakat dengan PT. BDAM. Beberapa warga mendapat surat panggilan dari Polres Kukar. Yulianus Henock, yang selama ini dikenal aktif mengawal isu masyarakat adat dan agraria, mempertanyakan kemungkinan dilakukan Restorative Justice (RJ) atau mediasi agar penyelesaian tidak sepenuhnya masuk jalur kriminalisasi hukum.
Namun, respons Kapolres Kukar dinilai di luar dugaan. Bukan membuka ruang dialog, Yulianus justru disebut menerima respon keras, termasuk bentakan via telepon dan pesan WhatsApp bernada ancaman dengan kalimat “PAW KAU”. Pesan tersebut, menurut sejumlah pihak, tidak hanya menyerang pribadi Henock, tetapi juga mencederai marwah lembaga DPD RI sebagai institusi tinggi negara.
Menanggapi insiden itu, Oschar Rawindra, SH, Ketua Barikade Kaltim, menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap Kapolres Kukar.
“Harusnya kepolisian menjadi pengayom dan pelindung rakyat. Tapi tindakan Kapolres ini justru arogan. Bagaimana mungkin seorang pejabat negara, anggota DPD RI, diancam akan di-PAW hanya karena mengusulkan mediasi? Kalau pejabat tinggi negara saja bisa diancam, apalagi masyarakat biasa,” tegas Oschar.
Ia menilai tindakan tersebut melukai prinsip profesionalitas yang tengah digaungkan institusi Polri.
“Kami menilai Kapolres Kukar sudah kebablasan. Polri sekarang sedang berbenah untuk mengembalikan kepercayaan publik, tapi justru tindakan seperti ini mencoreng nama baik institusi,” lanjutnya.
Oschar memastikan Barikade Kaltim akan berdiri di belakang Henock.
“Kami mendukung penuh langkah politik, hukum, maupun jalur lain yang ditempuh Bapak Yulianus. Beliau bukan hanya anggota DPD, tapi juga tokoh adat Dayak yang merepresentasikan masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Ia pun mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun tangan langsung.
“Copot Kapolres Kukar. Kalau tidak, ini akan menimbulkan preseden buruk. Bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya pada polisi, kalau cara komunikasinya penuh ancaman? Kami tidak ingin Kalimantan Timur yang relatif kondusif, rusak hanya karena arogansi oknum aparat,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik Kaltim, bukan hanya karena menyangkut konflik agraria yang selama ini rawan menimbulkan gejolak, tetapi juga karena melibatkan benturan langsung antara institusi kepolisian dan lembaga tinggi negara.
(Redaksi)
