Lensakata.co, SAMARINDA – Aroma ketidakberesan di tubuh birokrasi Kalimantan Timur kembali disorot. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kaltim kembali turun ke jalan. Kali ini, mereka mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Jumat (25/07/2025), membawa sederet tuntutan atas kasus-kasus besar yang dinilai sengaja dibungkam oleh kekuasaan.
Aksi ini merupakan rangkaian lanjutan setelah sebelumnya massa AMAK mengepung Kantor Gubernur Kaltim. Dengan membawa spanduk bertuliskan “Bongkar Skandal Pajak dan Mafia Jabatan”, mahasiswa menyerukan agar Kejati Kaltim segera membuka mata terhadap dugaan kejahatan korupsi yang selama ini disebut-sebut mengendap tanpa progres hukum yang jelas.
Korlap aksi, Faisal, menyampaikan kritik tajam terhadap sikap pasif Kejati Kaltim. Ia menyinggung lambannya penanganan dugaan penggelapan pajak oleh PT BKE, kasus proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim, hingga proses seleksi Dirut Perusda yang dinilai sarat praktik nepotisme.
“Kalau Kejati tak berani menyentuh elite dan korporasi, lebih baik lepas saja jubah penegakan hukumnya. Jangan cuma tegas ke rakyat kecil, tapi diam saat berhadapan dengan pejabat dan perusahaan besar,” tegas Faisal dalam orasinya.
Mahasiswa mendesak agar Kejati tak lagi berdalih menunggu data atau proses telaah berlarut-larut. Menurut mereka, dugaan pengemplangan pajak oleh PT BKE senilai hampir Rp1 triliun adalah skandal serius yang tak bisa ditoleransi.
“Rakyat telat bayar pajak motor langsung ditindak. Tapi perusahaan yang rugikan negara triliunan malah dilindungi. Ini penghinaan terhadap akal sehat,” lanjut Faisal.
Aksi juga menyoroti proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim yang disebut hanya “memoles tampilan luar”, tanpa ada upaya memperbaiki substansi kerja parlemen. AMAK menduga ada pengondisian anggaran dalam proyek tersebut demi keuntungan segelintir elite.
“Gedung dicat ulang, tapi nurani wakil rakyat tetap kusam. Ini bukan proyek pembangunan, ini proyek bagi-bagi kue,” sindir Faisal tajam.
Tak berhenti di situ, AMAK juga menyinggung keberadaan sosok misterius berinisial “H” yang dituding menjadi “penguasa bayangan” di balik sejumlah kebijakan strategis Pemprov Kaltim. Sosok ini, kata mahasiswa, menjadi penentu arah rotasi jabatan dan arah kebijakan tanpa posisi struktural resmi.
“Inilah wajah gelap birokrasi. Selama H masih tarik benang kekuasaan, Kaltim tak akan bersih dari korupsi,” ucap Faisal.
Di akhir orasi, mahasiswa menyampaikan ultimatum keras kepada Kejati Kaltim. Bila tak ada langkah konkret, mereka memastikan akan melakukan konsolidasi lebih besar dengan kekuatan massa yang lebih luas.
“Ini peringatan awal. Jika Kejati tetap memilih diam dan bermain aman, jangan salahkan rakyat jika suatu saat hukum tak lagi dipercaya,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, aksi berlangsung dengan tertib dan mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian. Sementara pihak Kejati Kaltim belum memberikan pernyataan resmi atas tuntutan mahasiswa.
(Redaksi)
